FOTO : Plang nama dan alat berat yang digunakan, pada pengerjaan proyek Irigasi Tebas Komplek Rp 22 yang diduga menggunakan BBM Subsidi [ ist ]
SAMBAS – Usut punya usut, bukan hanya metode pengerjaan penataan dinding dan kontruksi lainnya pada proyek peningkatan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tebas Komplek di Kabupaten Sambas, Kalbar penataan dinding saluran, yang mengundang tanya.
Namun, dugaan pelanggaran berat juga membayangi proyek dengan pagu dana bernilai fantastis Rp 22 miliar tersebut. Yang mana diduga kuat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat di lapangan, alih-alih menggunakan BBM industri sesuai regulasi yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana dari PT Anugerah Bayuarya Perkasa maupun instansi pengawas dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I Pontianak memilih aksi tutup mulut.
Sikap bungkam kedua institusi ini dinilai memperkuat kecurigaan publik terkait adanya praktik penyelewengan anggaran.
Pemerhati insfrastruktur sosial Kalimantan Barat, Hendy Fratama menegaskan, penggunaan BBM subsidi untuk sektor konstruksi skala besar jelas menabrak aturan hukum.
Praktik ini kata Hendy, melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang secara eksplisit melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan tertentu dan alat berat.
Mencermati hal itu, Hendy Pratama, mendesak pihak kontraktor untuk segera membuka dokumen Delivery Order (DO) pembelian bahan bakar mereka ke publik guna membuktikan legalitas operasional proyek.
”Jika benar menggunakan BBM industri, saya tantang mereka menunjukkan dokumen Delivery Order (DO) solar-nya. Apakah benar dari Pertamina atau justru DO manipulasi buatan mafia minyak alias minyak Black Market (BM)? Kami bisa membedakan DO asli karena ada hologram khusus dan karakteristik kertas yang berbeda,” ungkap pria yang terbilang cukup vocal ini, dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).
Menurut Henddy, disparitas harga yang terlampau jauh antara BBM industri dan subsidi disinyalir menjadi motif utama pelaksana nekat membeli solar dari para spekulan di SPBU demi meraup keuntungan pribadi yang lebih besar.
Hendy menegaskan, dengan dugaan itu, PT Anugerah Bayuarya Perkasa dan BWSK I Pontianak tentunya memicu polemik serta asumsi liar di tengah masyarakat.
” Kita mendesak aparat penegak hukum dan pihak inspektorat untuk segera turun tangan memeriksa fisik proyek serta manifes keuangan pengadaan bahan bakar. Jika tak ada tindak dan ini terus berlanjut, kekhawatiran publik mengenai adanya dugaan praktik dugaan korupsi berjamaah pada mega proyek irigasi rawa ini dipastikan akan semakin menguat,” pungkasnya. [ red ]










