Oleh : R Hoesnan [ Ketua LPA Kalbar ]
MEMBONGKAR borok korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) adalah kewajiban hukum. Menuntut pertanggungjawaban eks kepala BGN dan wakilnya yang culas menggerogoti program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah keharusan.
Namun, menjadikan skandal korupsi oknum tersebut sebagai pembenaran untuk menuntut pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah kebebalan logika yang menjijikkan.
Kalian yang berteriak lantang meminta MBG dihapus dengan dalih “membela rakyat,” sebenarnya sedang memperjuangkan syahwat politik siapa?
Pahami ini :
MBG bukan sedekah sukarela dari negara, melainkan amanah konstitusi demi masa depan anak Indonesia. Sungguh naif dan tidak tahu malu jika kalian menggunakan topeng kemanusiaan, tetapi di saat bersamaan ingin merampas piring nasi dan hak nutrisi dari meja anak-anak di negeri ini.
Menghapus MBG berarti sengaja menghancurkan efek domino kesejahteraan yang mulai tumbuh di akar rumput:
Hak Mutlak Anak :
Jaminan nutrisi terbaik untuk memotong mata rantai stunting dan kebodohan.
Ekonomi Pelosok: Iklim investasi merata lewat pembangunan dapur umum di tiap sudut daerah.
Lapangan Kerja :
Penyerapan tenaga kerja lokal yang masif di tingkat desa.
Kedaulatan Petani :
Lonjakan permintaan telur, sayur, ayam, dan buah yang memaksa petani lokal untuk produktif dan sejahtera.
Dampak positifnya nyata, lalu mengapa kalian begitu bernafsu menghentikannya?
Hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya bagi para pengkhianat bangsa di BGN. Kita dukung penuh Aparat Penegak Hukum untuk menyikat habis para koruptor. Namun ingat, kita basmi tikusnya, bukan membakar lumbungnya!
Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, Sudah Selayaknya kita mendukung penuh dan siap menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis untuk menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak. [ red ]










