kalbar.siberindo.co, SEKADAU- Sebuah akun media sosial facebook (fb) diduga milik salah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sekadau, Kalbar dilaporkan ke Bawaslu setempat, Jumat (2/10/2020).
Akun tersebut diduga melaksanakan kampanye mengarah pada salah satu pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti pilkada pilkada 2020.
Laporan tersebut dibenarkan oleh anggota Bawaslu Sekadau, Al Aminudin, saat ditanya oleh para awak media di Kantor Bawaslu, Jumat (2/10/2020).
Akun fb tersebut diduga milik oknum ASN. Dimana dalam UU ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi akun tersebut mengampayekan salah satu paslon,” kata Al Aminudin.
Ditambahkan, berdasarkan Peraturan Bawaslu yang baru nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran, maka akan dikaji makanisme awal selama dua hari sebelum diregistrasi.
“Dalam peraturan Bawaslu yang baru nomor 8 tahun 2020, tentang penanganan pelanggaran, maka ada kajian awal selama dua hari sebelum diregistrasi, untuk mengetahui lengkap dan jenis pelanggarannya apa,” tutur Al Aminudin.
Terpisah pihak yang melaporkan, Dion, SH, mengatakan bahwa akun yang diduga berkampanye di media sosial facebok tersebut adalah akun atasnama higberbagas yang diduga pemilik akun tersebut adalah oknum ASN.
“Akun yang diduga milik oknum ASN tersebut adalah HIGBERBAGAS, dalam akun tersebuti mengkampanyekan salah satu pasangan calon di media sosial facebook,”ungkap Dion.
Menurut Dion, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yang mengatur, bahwa seorang ASN tidak boleh terlibat dalam Politik praktis. Seperti yang amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya Pasal 2 Huruf F, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh pihak manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
” Bagi ASN yang secara langsung ikut terlibat politik praktis akan dikenakan sanksi hukum, berupa sanksi kedisiplinan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya,bisa dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat jabatan maupun pencopotan jabatan, bahkan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH),”tegasnya.
radarkalbar.com
Komentar